kementerian pada negeri (kemdagri) mau mengevaluasi anggaran penghasilan serta shopping daerah (apbd) supaya tahu efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) selama semua pemda, papar mendagri gamawan fauzi, selama jakarta, kamis.
beberapa kali presiden mengingatkan bahwa di sejumlah daerah kasus masyarakat miskinnya baru pada atas 20 persen, namun rumah serta kendaraan pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tidak bagus, tutur mendagri usai membuka peringatan hari otda 2013, di hotel bidakara jakarta, kamis.
rencana evaluasi anggaran tersebut akan dilakukan kemdagri bersama dengan unit kerja presiden bidang pengawasan serta pengendalian pembangunan (ukp4), dan dimulai dalam mei.
mendagri menyebutkan saat ini sederat daerah diindikasikan hanya menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan, tengah sisanya sebagian sulit dimanfaatkan agar belanja aparatur ataupun gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal harus ditingkatkan adalah tidak mahal 28 persen.
Informasi Lainnya:
sementara tersebut, anggaran yang paling ada digunakan oleh pemda adalah untuk belanja aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), serta perjalanan dinas. bahkan ada dan belanja aparaturnya hingga 72 persen.
itu tidak adil, oleh karenanya harus dievalusi. buka apbd-nya Satu per Satu, tegasnya.
saat ini, proses pra-evaluasi baru berlangsung selama kemdagri, untuk kemudian dibicarakan melalui ukp4 di awal mei. hasil evaluasi mau terbuat dengan rutin juga bertahap juga diberikan terhadap presiden untuk ditindaklanjuti.
hasil evaluasi juga mau diserahkan kepada gubernur, agar dalam mengevaluasi apbd 2014 nanti usah waktu supaya dicermati, jangan asal setuju saja, ujarnya.